Saling Lempar Tanggungjawab Terkait Kenaikkan STNK, JK Akui Ada Kesalahan Di Dalam Pemerintah.

Posted by


Jokowi dan JK

PERAWANGPOS -- Saling lempar tanggung jawab terkait kenaikan STNK, diakui oleh Wapres JK sebagai permasalahan komunikasi didalam tubuh pemerintah saat ini.

Menurut JK, institusi kepolisian maupun Kementerian Keuangan hanya bersifat mengusulkan saja. Sementara keputusan ada ditangan Presiden melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terang JK di kantor Wakil Presiden, Jumat (06/01/2017).

Ia menjelaskan, sebelum ditetapkan, keputusan tersebut sudah dikomunikasikan terlebih dahulu baik antara kepolisian, Menteri Keuangan, dan juga Presiden. Terkait tarif PNBP, kata dia, pemerintah memang selalu melakukan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Karena itu perlu penyesuaian tarif PNBP sesuai dengan kenaikan biaya yang dibutuhkan.

"Tetapi pasti lewat Menkeu, pasti mulai dari Kapolri, Menkeu pasti ada koordinasi walaupun keputusan akhirnya ada di Presiden yang menandatanganinya atas usul dari bawah. Begitu jalurnya," ujarnya.

Menurut dia, sikap Presiden Joko Widodo yang mempertanyakan kenaikan tarif STNK tersebut tak berarti membatalkan keputusan penerbitan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP. Jokowi, kata dia, hanya menyampaikan agar kenaikan tarif tersebut dilakukan secara hati-hati.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mempertanyakan kenaikan signifikan pada tarif penerbitan STNK dan BPKB yang berlaku mulai 6 Januari. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Presiden menilai, kenaikan tarif hingga tiga kali lipat dianggap membebani masyarakat.

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP untuk mengganti PP Nomor 50 Tahun 2010. Isinya mengatur tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat oleh Polri secara nasional.

Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua kali lipat dari nilai sebelumnya. Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, tarif naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. Untuk roda empat, dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu.

Kenaikan cukup besar juga terjadi di penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan atau mutasi. Roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp 80 ribu, dengan peraturan baru ini, akan menjadi Rp 225 ribu. Roda empat yang sebelumnya Rp 100 ribu, kini dikenakan biaya Rp 375 ribu.

Selain itu, biaya pembuatan nomor kendaraan sesuai permintaan pemilik kali ini diatur biayanya. Misalnya, biaya pembuatan nomor kendaraan satu angka dengan huruf di belakang bakal dihargai Rp 15 juta, sedangkan tanpa huruf di belakang dikenakan biaya pembuatan Rp 20 juta. 

Sumber : Republika


Blog, Updated at: 21.49.00
Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Aspirasi Anda