Reshuffle Kabinet, Jokowi : "Jangan Ada Kegaduhan Lagi Antar Menteri"

Posted by

PERAWANGPOS, JAKARTA -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (27/7/2016).

Diharapkan tidak ada lagi terjadi kegaduhan-kegaduhan dan miskomunikasi antar anggota kabinet ketika sebelum perombakan terjadi.

"Kegaduhan dan miskomunikasi yang keras terjadi diharapkan tidak lagi menjadi masalah karena kepentingan Politik yang terbangun semata-mata untuk kepentingan Rakyat," ujar Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi kepada Tribunnews.com, Rabu (27/7/2016).

Lebih lanjut menurutnya, diganti dan bergesernya sejumlah Menteri di Kabinet Kerja harus menegaskan penguatan arah gerak pemerintahan.

Jadi, kata dia, resuffle bukan sekedar bagi-bagi kekuasaan dan atau sekedar men bangun daya tawar politik dalam konteks penyeimbangan Politik pemerintahan.

Selain itu sosok baru menjadi menteri harusnya mampu menjebatani antara kepentingan Politik Presiden dengan harapan publik.

Namun demikian, hal tersebut tidak mudah dilakukan mengingat waktu efektif pemerintahan hanya tinggal 2 tahun.

Dimana sisa setahun lainnya akan banyak digunakan untuk persiapan partai Politik dalam menghadapi pileg dan pilpres 2019. Sehingga pemerintahan tidak lagi efektif.

Oleh sebab itu, butuh langkah-langkah strategis agar arah gerak pemerintahan dapat efektif dan mampu mengimplementasikan program dan harapan publik.

Paling tidak menurutnya, ada empat hal yang kemudian dapat dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi untuk dilakukan agar efektifitas kabinet dapat bekerja dengan baik.

Yaitu pertama, komunikasi Politik antara presiden dengan partai Politik pengusung dan pendukung dapat diefektifkan.

Terutama dengan PDI Perjuangan karena Presiden adalah kadernya.

Penekan komunikasi Politik yang efektif tersebut juga bersandar pada penguatan komunikasi Politik dengan partai Politik pengusung lainnya.

Menurutnya, mekanisme yang terbangun harus mencerminkan komunikasi Politik yg bersandar pada penguatan kepercayaan, bukan sekedar Bagi-Bagi kekuasaan.

Kedua, pengawasan dan kontrol efektifitas langsung dari presiden.

Terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan program priotitas yang dapat dijadikan pijakan untuk evaluasi dan pencapaian program terkait.

Sejauh ini, meski sudah dilakukan, namun kerap kali tidak cukup efektif dalam implemetasi atas program tersebut.

Salah satunya adalah misalnya tentang pengendalian sembilan bahan pokok dan tata kelola penanganan mudik lebaran lalu yang banyak pihak menganggapnya gagal.

Ketiga, penekanan implementasi program yang berbasis pada Nawacita dan Trisakti agar dapat terukur serta mampu menjadikan penekanan program.

Yakni agar tidak sekedar berhasil dalam bentuk angka-angka semata tapi memang dirasakan langsung oleh publik secara langsung.

Apalagi daya tarik publik mendukung pemerintahan ini adalah pada komitmen kerakyatan yang terimplementasi dalam Nawacita dan Trisakti.

Meski publik juga merasa bahwa diangkatnya Sri Mulyani dalam pemerintahan, dikuatirkan arah bandul Politik pemerintahan cenderung menjauh dari pemerintahan populis yang menjadi aikon pemerintahan Jokowi-JK.

Keempat, keberhasilan pemerintahan ini juga berpijak pada konsentrasi sejumlah Menteri dalam menjalankan program atau rencana kerja yang ada.

Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa tidak ada lagi perombakan kabinet di sisa waktu pemerintahan ini.

Jikapun ada, kata dia, maka harus dipastikan bahwa hal tersebut adalah bagian dari pilihan yang terakhir guna menghindari turbulensi politik.

"Dengan empat hal ini, maka Diharapkan di sisa waktu pemerintahan ini, kabinet kerja dapat menegaskan arah gerak pemerintahan yang selama hampir 2 tahun ini banyak kegaduhan dan miskomunikasi, sehingga pemerintahan tidak efektif," ujarnya.

Catatan Kegaduhan

Berdasarkan catatan Tribunnews.com, sepanjang 2015 hingga bulan awal 2016, sejumlah silang pendapat antarmenteri pernah terjadi, yakni:

1. Perbedaan pendapat soal impor beras muncul antara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Sofyan Djalil dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel (Januari-Februari 2015).

Menko Sofyan menegaskan, kran importasi beras harus dibuka pemerintah. Pasalnya stok yang ada tidak mencukupi kebutuhan konsumen dalam negeri. Selain mencukupi kebutuhan dalam negeri, importasi beras tersebut juga untuk mengendalikan laju inflasi.

Lain halnya dengan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Dia menegaskan tidak akan membukan kran importasi beras untuk tahun ini. Rahmat menilai, stok beras saat ini masih mencukupi kebutuhan dalam negeri.

2. Silang pendapat antara Menko Maritim Rizal Ramli dengan Menteri ESDM Sudirman Said (Agustus 2015).

Beda pendapat proyek pembangkit listrik 35.000 MW.

Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Rizal juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW.

Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis proyek tersebut bisa diwujudkan.

3. Perpanjangan kontrak Freeport antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri ESDM Sudirman Said (Oktober 2015).

Kembali terulang beda pendapat antara Sudirman Said dan Rizal Ramli.

Sudirman menyebut pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport.

Sedangkan Rizal mengatakan perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas.

4. Beda pendapat antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong tentang impor beras (Oktober 2015).

Mentan mengatakan, selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras.

Namun, Mendag mengatakan, pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

5. Silang pendapat mengenai Kereta cepat antara Menteri Perhubungan Iqnasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno (Januari-Februari 2016).

Rini mendorong percepatan proyek ini. Namun, Jonan berusaha menjaga agar tidak ada hal yang dilanggar terkait perizinan yang belum jelas dari proyek ini.

6. Lagi, beda pendapat antara Sudirman dan Rizal Ramli tentang Blok Masela (Februari 2016).
Sudirman mendukung kilang gas Masela terapung di laut.

Sedangkan Rizal menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena lebih murah dan memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat Maluku.

7. Salin sindir antara Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung tentang Garuda Indonesia (Februari 2016).

Polemik antara Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena dinilai mengecewakan.

Pramono kemudian menyindir lewat media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.

Sumber: tribunnews


Blog, Updated at: 22.48.00
Comments
0 Comments

0 komentar:

Poskan Komentar

Aspirasi Anda