Wali Kota Padang Adu Argumen Dengan Mendagri Tjahjo Kumolo

Posted by

PERAWANGPOS, PADANG - Pernyataan kontroversial Mendagri Tjahjo Kumolo menyulut kemarahan di kalangan pemimpin Islam. Kota Padang sebagai salahsatu dari empat daerah yang menerapkan larangan bagi pedagang untuk berbuka disiang hari dan masyarakat untuk tidak makan minum di siang hari untuk menghormati masyarakat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa, Walikota Padang Mahyeldi dengan tegas menyatakan sudah seharusnya orang yang tidak puasa menghormati muslim yang berpuasa bukan sebaliknya, terhadap perda larangan ini kami akan memberikan sanksi tegas bagi pedagang yang menjajakan daganganya di siang hari.

Sekedar diketahui ada empat daerah yang menerapkan perda larangan berdagang makan-minum di siang hari yakni Aceh Timur, Padang, Serang dan Pasuruan. Kabarnya, Mendagri akan menghapus banyak perda termasuk perda larangan berjualan dan makan minum di siang hari selama Ramadan.

Terkait dengan pernyataan sikap Mendagri Tjahjo Kumolo dan kritikannya terhadap Satpol PP Kota Padang dan Perda yang diterbitkan Kota Padang membuat beberapa masyarakat Islam Kota Padang dan Minangkabau juga heran seperti halnya ia (mendagri) heran terhadap tindakan Pol PP kota Padang.

Dikutip dari Detik.com Senin (13/6/2016), 16.25 WIB saat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dimintai tanggapan justru heran atas aksi Satpol PP tersebut. Menurutnya, razia yang dilakukan tidak mengandung unsur pidana sehingga tak perlu makanannya diangkut.

Menurut Tjahjo, razia yang dilakukan Satpol PP untuk menjalankan Perda cukup dengan meminta warung makan itu ditutup, tidak perlu sampai diangkut makanannya "overacting" dan membuat masyarakat tidak simpati.

"Kalau dia terang-terangan menunjukkan arogansinya, saya buka warung misalnya, walaupun itu sah-sah saja, tapi kan menjaga keberagaman, menjaga solidaritas menghormati orang yang berpuasa harus ditirai. Rumah makan padang saja ada yang tutup ada yang tertutup sekali," ujarnya.

Menurut Tjahjo, seharusnya Perda yang diterbitkan kepala daerah yang menjadi landasan Satpol PP bertugas, dikonsultasikan dulu kepada Kemendagri. Karena jika tidak, Perda itu diterapkan dengan cara berlebihan.

Baca juga : Pencabutan Perda Intoleran oleh Mendagri, Mahfud MD : Pemda Boleh Abaikan, Ini Penjelasannya

"Yang mengeksekusi kadang-kadang berlebihan, harusnya cukup penyuluhan kepada warung makan bahwa ini bulan puasa harus menghormati yang berpuasa, jangan terbuka, mencolok, harus ada tirainya misalnya. Kok sampai disita makannya, kan terlalu belebihan," kata Tjahjo.

Berikut peryataan Mahyeldi yang di rangkum Minangkabaunews.com

Razia dilakukan di sekitar kawasan Pondok. Di sana, banyak rumah makan yang buka. Sedang di kawasan Pondok, rumah makan diperbolehkan buka asal memasang spanduk "Hanya Melayani Warga Non Muslim". Kawasan Pondok memang banyak dihuni warga non muslim jadi diperkenankan buka.

Terkait larangan warung makan dan restauran tidak buka siang hari selama Ramadhan, Walikota Padang H. Mahyeldi mengungkapkan sudah seharusnya orang yang tidak berpuasa menghormati masyarakat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, dengan tidak makan-minum di siang hari dan menjajakan makanannya bagi pedagang.

"Pedagang harus menghormati orang puasa siapapun orangnya harus menghormati orang berpuasa maupun agama lain juga menghormati orang muslim yang berpuasa sebagaimana orang Islam di Bali menghormati hari raya Nyepi umat hindu," katanya.

Menyikapi dua pemberitaan tersebut Salah Seorang Warga Padang yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan bahwa Tindakan yang dilakukan Melalui Perda bukanlah hal yang over akting, hal ini dilakukan terhadap pedagang yang bandel, walaupun sebelumnya mereka telah tahu tentang aturan yang di tetapkan Perda namun masih tetap berjualan di siang hari selama Ramadhan tanpa memasang spanduk seperti yang di sampaikan wako, dan juga ia mempertanyakan masyarakat mana yang tidak simpati?, seperti pernyataan Tjahjo.

"Bagaimana pun Mahyeldi adalah Walikota kami, kami yang memilihnya langsung dan memberi amanahnya untuk memimpin Kota Padang 5 tahun kedepan, dengan cara yang konstitusi wako kami duduk sebagai orang no. 1 kota Padang apapun kebijaksanaannya bagi kami pastilah hal tersebut terbaik bagi warga kota padang yang mayoritas Islam, dan masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi norma norma adat istiadat, "adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabbullah", berlandas pepatah itulah masyarakat minang hidup dan menjalankan kehidupannya," ucap warga Padang ini.

Ditambahkannya kepada Minangkabaunews.com, "harus diingat Sebagian besar Masyarakat Minangkabau di Padanglah yang memilih secara Konstitusional Mahyeldi menjadi Walikota Padang, sementara apakah sebagian besar masyarakat Padang mengidamkan Tjahjo Kumolo Untuk menjadi Mendagri??? silahkan Anda lakukan survei," ucapnya.

Sumber: Minangkabaunews.com


Blog, Updated at: 07.08.00
Comments
0 Comments

0 komentar:

Poskan Komentar

Aspirasi Anda