PLPG Guru Tetap Ditanggung Pemerintah

Posted by

PERAWANGPOS, JAKARTA - Menbuddikdasmen Anies Baswedan menegaskan tidak ada yang berubah dalam skema pembiayaan penyelenggaraan sertifikasi guru. Anies menegaskan informasi bahwa mulai tahun ini guru harus keluarkan uang sendiri untuk ikut sertifikasi itu tidak benar.

"Sertifikasi atau PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru, red) tetap seperti tahun lalu. Dibiayai pemerintah," katanya.

Skenarionya adalah uang pendaftaran sertifikasi itu disalurkan langsung ke guru melalui perantara Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di tingkat provinsi. Skema ini dilakukan karena pelaksana sertifikasi adalah perguruan tinggi dan tidak lagi di bawah Kemenbuddikdasmen. Sejak berjalan Kabinet Kerja, perguruan tinggi ada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Menteri asal Jogjakarta itu menjelaskan sertifikasi tetap terbuka untuk guru yang sudah mengajar sejak 2005 dan sebelumnya. Selain itu guru-guru yang sudah aktif mengajar dalam periode 2006-2015 juga tetap mendapatkan akses untuk mengikuti pendidikan untuk mendapatkan sertifikat profesi guru itu.

Data di Kemenbuddikdasmen menyebutkan selama ini sudah ada 1,6 juta orang guru yang sudah disertifikasi. Saat ini masih ada sekitar 555 ribu orang guru yang belum disertifikasi. Perinciannya adalah 116 ribuan orang guru yang mengajar sejak 2005 dan sebelumnya. Kemudian ada 438 ribuan guru yang diangkat jadi guru di periode 2006-2015.

Hal itu disampaikan menjawab keresahan sebagian guru. Pasalnya beredar informasi guru wajib membiayai sendiri ongkos sertfikasi. Di satu sisi sertifikasi ini penting karena menjadi pintu masuk untuk mendapatkan tunjangan profesi. Namun guru banyak yang mengeluh karena ongkosnya mencapai Rp17 juta per orang.

Sekjen Federasi Serikat Guru Republik Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, di kalangan guru sudah muncul banyak versi tentang biaya sertifikasi itu. Mulai dari Rp7 juta/orang untuk guru SD dan SMP hingga Rp14 juta-Rp17 juta/orang untuk guru SMA sederajat.

"Guru-guru yang masih honorer tentu keberatan dengan tarif tersebut," katanya di Jakarta, Senin (11/4/2016).

Retno menuturkan sedikit lega ketika Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemenbuddikdasmen) mengeluarkan surat bahwa biaya sertifikasi itu ditanggung pemerintah. Kalaupun nanti sifatnya bantuan sebagian ongkos sertifikasi, Retno berharap jumlahnya bisa mencapai 50 persen dari total biaya.

Guru PPKN di SMAN 13 Jakarta itu mengatakan Kemenbuddikdasmen diharapkan memberikan perlakuan khusus kepada guru-guru yang sudah mendekati masa pensiun tetapi belum bergelar sarjana (S1).

"Guru-guru yang sudah sepuh ini sebaiknya tetap mendapatkan akses ikut sertifikasi. Tanpa harus menyelesaikan sarjana," katanya. Sebab secara pengalaman dan kemampuan kependidikan, guru senior ini tentu sudah jago.

Sumber : JPG


Blog, Updated at: 19.21.00
Comments
0 Comments

0 komentar:

Poskan Komentar

Aspirasi Anda