Hasil Otopsi Siyono, Densus 88 Akan Di Audit

Posted by

PERAWANGPOS, JAKARTA - Tragedi yang menimpa Siyono, warga Klaten yang tewas setelah ditangkap Densus 88 menimbulkan keprihatinan mendalam. PP Muhammadiyah dan Komnas HAM telah melakukan otopsi terhadap jenazah Siyono. Terungkap sejumlah fakta yang mencengangkan.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR dengan PP Muhammadiyah, Komnas HAM dan Kontras, Selasa (12/4/2016) mengungkapkan sisi lain yang menimpa Siyono, terduga teroris yang tewas setelah ditangkap Densus 88. Sejumlah temuan paska otopsi mengungkapkan dugaan kekerasan yang dialami Siyono.

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan hasil otopsi yang dilakukan 10 dokter dari Muhammadiyah dan Polda Jawa Tengah terdapat dugaan kekerasan dengan benda tumpul yang menimpa Siyono yang mengakibatkan kerusakan tulang di rusuk kanan dan kiri. Hasil otopsi tidak cocok dengan keterangan polisi akibat kekalahan dalam melakukan perlawanan. Diduga keras, Siyono tidak ada perlawanan," ujar Imdadun saat rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (12/4/016).

Imdadun melanjutkan dari hasil otopsi yang dilakukan terhadap jenazah Siyono ada dugaan terjadi pelanggaran HAM yang diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam konstitusi seperti Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. "Kematian di luar proses pengadilan, tindakan kekerasan dan pengingkaran prosedur di luar pengadilan," cetus Imdadun.

Sementara Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menegaskan Siyono bukanlah kader dan warga Muhammadiyah. Apa yang dilakukan Muhammadiyah, kata Busyro merupakan wujud kepedulian Muhammadiyah dalam aksi kemanusiaan. "Siyono bukan kader Muhammadiyah," cetus mantan Ketua KPK itu.

Menurut dia, kasus Siyono harus menjadi penutup kasus tragedi kemanusiaan di Indonesia. Menurut dia, untuk kepentingan jangka panjang, perlu didorong agar terdapat audit kinerja dan keuangan terhadap BNPT dan Densus 88. "Untuk kepentingan jangka panjang, kami bertanya kepada Komisi III apakah perlu melakukan rencana audit kinerja dan keuangan terhadap BNPT dan Densus 88," tanya Busyro.

Dalam kesempatan yang sama Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan agar Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap semua kasus yang terkait dengan persoalan penanggulangan terorisme. "Kommas HAM harus segera melakukan pemeriksaan terhadap semua kasus terkait penanganan terorisme selama 15 tahun terakhir ini," cetus Haris.

Dia juga meminta agar pembahasan perubahan UU Terorisme di DPR untuk sementara ditunda sembari menunggu proses pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM terhadap sejumlah dugaan yang dilakukan aparat kepolisian dalam penanganan kasus terorisme.

Dia mengklaim Kontras memiliki data dugaan pelanggaran penanganan terorisme sejak 2002 hingga saat ini. Dalam kesempatan tersebut Kontras juga menyerahkan dokumen setebal 200 halaman diserahkan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI. "Ini untuk memancing Komisi III, kalau serius balik ke kami, ada yang lebih lengkap," cetus haris.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan tuntutan untuk melakukan audit kinerja dan keuangan BNPT dan Densus 88 akan menjadi bahan masukan bagi komisi untuk dibahas lebih lanjut. "Ini akan menjadi bahan bahasan kami di Komisi III," ucap Desmon.

Di tempat terpisah Kepala BNPT Tito Karnavian mengatakan hasil autopsi yang dilakukan oleh Tim Muhammadiyah tidak dapat menjadi rujukan untuk menjelsakan peristiwa kematian Siyono. "Autopsi itu hanya menjelaskan bahwa terjadi kekerasan sebab mati karena apa tapi tidak bisa menjelaskan peristiwa apa yang terjadi" kata Tito.

Menurut Tito kematian yang menimpa Siyono akibat perkelahian antara Siyono dengan petugas Densus 88. Menurut Tito, situasi tersebut dikarenakan karena kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anggota Densus 88. "Kesalahannya itu pada prosedur, bukan kriminal," tepis Tito.

Sumber : inilah.com


Blog, Updated at: 05.49.00
Comments
0 Comments

0 komentar:

Poskan Komentar

Aspirasi Anda