Dipecat, Kader PDIP Bali Tuntut Megawati Rp 35 Milyar

Posted by


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

PERAWANGPOS, Denpasar -- Keputusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memecat salah satu kadernya di Bali, Wayan Disel Astawa, berbuntut panjang. Tak terima dengan keputusan terhadap dirinya, politisi asal Ungasan, Kuta Selatan itu melawan dengan mengajukan gugatan hukum secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. 

Didampingi tim kuasa hukum I Nyoman Karsana, Ni Nengah Saliani, dan Putu Astuti Hutagalung, Disel telah mendaftarkan gugatannya ke PN Denpasar. Gugatan itu telah diterima Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor registrasi 248/ PDT.G/ 2016/ PN.DPS/ tertanggal 11 April 2016. Dalam gugatannya, Disel Astawa merasa nama baik dan kehormatannya tercemar akibat pemecatan oleh PDIP.

Pihak yang digugat adalah Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebagai Tergugat I, Ketua DPD PDIP Provinsi Bali, I Wayan Koster, sebagai Tergugat II, dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Badung, Nyoman Giri Prasta, sebagai Tergugat III.

Para tergugat ini digugat dengan delik aduan melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam gugatannya, anggota Komisi III DPRD Bali ini meminta Majelis Hakim PN Denpasar mengabulkan gugatannya dengan menyatakan SK pemecatannya oleh PDIP tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan diminta mengembalikan haknya sebagai anggota PDIP dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Bali periode 2014-2019.

Disel juga menilai usulan pengajuan PAW (pergantian antar waktu) atas dirinya sebagai anggota kepada pimpinan DPRD Bali merupakan pelanggaran hukum. Usulan itu bertentangan dengan ketentuan AD dan ART PDIP maupun UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR/DPRD dan DPD, khususnya yang tercantum dalam pasal 355 tentang PAW.

Selain itu, Disel meminta majelis hakim menghukum para tergugat untuk membayar kerugian kepadanya sejumlah Rp35 miliar setelah perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan menghukum para tergugat untuk membayar paksa (dwangsoon) sebesar Rp5 juta setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan tersebut.

Menurut Disel, adanya SK pemecatan dirinya yang dipublikasikan melalui media massa menyebabkan kehormatan dan nama baiknya tercemar sebagai kader PDIP yang sudah berjuang membesarkan nama besar PDIP, khususnya di wilayah dapil Desa Ungasan, Kuta Selatan.

"SK pemecatan itu telah menimbulkan kerugian besar bagi saya, baik secara materiil dan immateriil," kata Disel, Rabu (13/04/2016) seperti dikutip Viva.co.id.

Disel merinci kerugian materiilnya sebesar Rp35 miliar. Dasar perhitungan kerugian itu diambil berdasarkan besarnya jumlah suara yang diperolehnya pada Pileg 2014 sekitar 35.000 suara. Masing-masing suara dinilai sebesar Rp1 juta untuk biaya sosialisasi politik, sehingga total kerugiannya Rp35 miliar.

Adapun kerugian immateriil karena adanya pemberitaan luas di media massa yang menyebabkan nama baik dan kehormatannya tercemar, pada dasarnya tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang. "Tapi, sangatlah wajar kerugiaan immateriil yang saya alami disetarakan dengan sejumlah uang dengan nilai mencapai Rp100 miliar," ujarnya. 

Sementara terkait materi gugatan melawan hukum yang dilayangkannya, Disel Astawa menyebut Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 121/ KPTS/ DPP/ III/ 2016 Tentang Pemecatan I Wayan Disel Astawa dari Keanggotaan PDIP. Dalam angka 5 konsideran Menimbang SK tersebut, dituangkan alasan pemecatan Disel Astawa.

Menurut dia, DPP PDIP menyebutkan bahwa dirinya tidak mengindahkan instruksi terkait rekomendasi calon bupati dan wakil bupati Badung pada Pilkada serentak 2015, dan hal tersebut adalah bentuk pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan partai. Selain itu, hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai, sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

"Ini yang saya perkarakan ke pengadilan, supaya diluruskan, diklarifikasi. Sebab sesuai Pasal 11 angka 6 AD/ART PDIP, pelanggaran kode etik dan disiplin partai wajib dan harus diperiksa serta diputuskan oleh dan atau dalam Sidang Kehormatan Partai. Tetapi faktanya, saya tidak pernah dipanggil oleh Bidang Kehormatan Partai," tandas Disel Astawa.

Selain telah melangkahi AD/ART PDIP, SK pemecatan atas dirinya juga disebut Disel Astawa telah melanggar Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Dijelaskan, Pasal 16 Ayat 1 menyebutkan bahwa anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, menjadi anggota partai politik lain, dan melanggar AD/ART.

"Kalau unsur-unsur dalam AD/ART sudah tidak terpenuhi, begitu juga amanat UU Partai Politik dilanggar, tentu sebagai warga negara yang baik menuntut keadilan itu. Itu juga sebabnya saya memperkarakan pemecatan saya ke Pengadilan Negeri Denpasar," pungkasnya.

Sumber : Suara Online


Blog, Updated at: 09.34.00
Comments
0 Comments

0 komentar:

Poskan Komentar

Aspirasi Anda