Nostalgia Golkar ; Berkuasa Puluhan Tahun, Kini Listrik Nunggak 2 Bulan dan PBB Sebesar Rp 1 Milyar Belum Terbayar

Posted by

PERAWANGPOSSiapa tak kenal dengan Partai Golkar. Masyarakat dipelosok desa pun kenal dengan Partai Golkar.

Betapa tidak, Partai Golkar adalah partai penguasa orde baru selama 32 tahun. Partai Golkar telah mengakar dalam pikiran masyarakat Indonesia.

Bahkan, setiap pemilu berlangsung, masyarakat yang tak melek media pun hanya tahu Partai Golkar dan tokohnya Presiden ke dua Soeharto. Sehingga wajar, kapan pun pemilunya, posisi Golkar tak pernah bergeser dari tiga besar pemenang pemilu.

Kedigdayaan Golkar tak hanya sampai di situ. Meski tokoh-tokoh Golkar menyatakan diri keluar, dan membentuk partai baru, Golkar tetap besar.

Misalnya saja, Prabowo Subianto, kalah konvensi Golkar memutuskan keluar dan membentuk Partai Gerindra. Kemudian Surya Paloh, kalah dalam munas Golkar, keluar dan mendirikan Partai NasDem.

Namun tetap saja, Golkar masih besar meski terpecah belah. Pemilu 2014, Golkar tetap berada di posisi kedua di bawah PDIP sebagai pemenang pemilu.

Namun badai besar tengah melanda partai berlogo pohon beringin ini. Pemicunya sikap politik mendukung pemerintah Jokowi-JK atau tetap berada di dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono berseteru, sama-sama gelar munas dan saling klaim paling berhak memimpin Golkar. Belakangan, Menkum HAM Yasonna Laoly mencabut SK kepengurusan Golkar kubu Agung karena gugatan Ical menang di Mahkamah Agung.

Kisruh rupanya tak hanya soal legalitas kepengurusan. Hal ini merembet kepada operasional kantor dan gaji karyawan DPP Golkar.

Belakangan diketahui terungkap, selama dikuasai Agung Laksono, kantor DPP Golkar tak bayar pajak, listrik sehingga pihak PLN mencabut listrik di kantor Golkar sampaj gelap gulita. Ironisnya lagi, gaji pegawai, satpam DPP Golkar juga tak dibayar.

"Yang paling memalukan adalah tunggakan PBB yang tidak mereka bayar Rp 1 miliar lebih. Demikian juga gaji karyawan dan satpam, saya dengar juga tidak dibayar," kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (2/1).

Bamsoet, sapaannya menambahkan, Agung Laksono seharusnya bertanggung jawab soal pembayaran tagihan di Kantor DPP Golkar, Slipi. Dia menilai, Agung sudah kelewat batas, apalagi menempati Kantor DPP Golkar di Slipi untuk menggelar berbagai kegiatannya selama satu tahun lebih.

"Saya juga mendapat laporan kondisi kantor DPP Golkar Slipi sangat memprihatinkan. Selama setahun lebih dikuasai mereka, tidak terawat, kumuh dan kotor," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian mengaku tidak masalah apabila pembayaran operasional Kantor DPP Partai Golkar dibebani ke pihaknya. Namun, dia memberikan satu syarat. Apa itu?

"Ya tidak masalah apabila kami yang membayar. Asalkan kubu Ical tidak boleh datang ke sana (Kantor DPP Partai Golkar). Kan kemarin-kemarin kantor digunakan oleh dua pihak," kata Lawrence saat dihubungi, Sabtu (2/1).

Meski tidak mempermasalahkan apabila pembayaran dibebankan kepada kubu Agung Laksono, Lawrence menyatakan setelah SK Kepengurusan Munas Ancol dicabut oleh Menkum HAM, seharusnya kedua kubu duduk bersama untuk menentukan siapa yang berhak mengendalikan partai termasuk soal operasional Kantor DPP.

"Saat cabut SK seharusnya dibicarakan bersama-sama siapa yang bertanggungjawab ke Golkar. Tapi kami tidak masalah apabila yang harus membayar," katanya.

Satpam yang berjaga di Kantor DPP Partai Golkar juga membenarkan bahwa Kantor akan gelap gulita ketika malam datang.

"Sudah beberapa hari mati," ucap satpam itu.

Bagi Ketua DPP Partai Golkar Hasil Munas Ancol, Ace Hasan Sadzily pengelolaan kantor DPP Golkar Slipi dilakukan secara bersama. Padahal selama setahun belakangan kantor itu dipakai oleh kubu Agung, bahkan sempat terjadi bentrok ketika Ical hendak memakai kantor tersebut.

"Harusnya sekretariat itu ditanggung bersama. Menurut bendahara umum kami bahwa mereka sudah diajak bicara bagaimana menanggung. Jadi saya kira soal itu sudah clear," ucapnya usai pertemuan dengan Dewan Pertimbangan partai Golkar, Akbar Tandjung di Kediaman Akbar Tandjung, Jalan Purnawarman 18,Jakarta, Minggu (3/1) malam.

Kemudian, menurutnya kantor tersebut bisa digunakan bersama dengan kesepakatan awal yang bisa digunakan bersama-sama.

"Sebetulnya kantor seharusnya sebagaimana seharusnya kesepakatan awal dapat digunakan bersama-sama tidak ada pihak manapun yang dapat menghalangi karena ini milik kader. Sehingga kita berhak kapanpun menggunakan begitu juga kubu ARB. Siapapun kader yang memiliki perhatian kepada Golkar berhak," bebernya.

"Dulu kan mereka bahkan bagaimana merebut. Setelah direbut semua harus menanggung bersama, seharusnya sudah menjadi kesadaran bersama," lanjutnya.

Lalu, menurutnya semua anggota Golkar pun harus proposional dengan adanya persoalan tanggungan listrik tersebut. "Saya kira harus kita proporsional saja. Bendum kami pertama kali kepengurusan Agung mengisi DPP, kita menanggung dan membayar tanggungan listrik yang hampir diputus lebih besar daripada sekarang. Kami tidak gembar gembor," ungkapnya.

Kemudian, menurutnya seluruh pihak Golkar harus bisa menempatkan mana urusan rumah tangga partai dan hal yang harus disampaikan publik.

"Kami berharap selesaikan bersama-sama. Silatnas 1 November dilihat dari itu saja ketahuan bukan hanya kami tapi bersama-sama. Jadi saya kira sangatlah tidak tepat membicarakan urusan partai ke publik," tandasnya.[Merdeka]


Blog, Updated at: 07.56.00
Comments
0 Comments

0 komentar:

Poskan Komentar

Aspirasi Anda